nusakini.com-- Rumah Sakit (RS) Haji Jakarta sudah resmi menjadi milik Kementerian Agama. Pemprov DKI Jakarta telah menghibahkan sahamnya kepada Kementerian Agama. Saat ini, RS Haji Jakarta tinggal menunggu status hukum Badan Layanan Usaha (BLU) dari Kementerian Hukum dan HAM. 

• Soal Pelibatan Pegawai Kemenag Parepare yang Baragama Non Muslim di Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini Penjelasan Kemenag Parepare
• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret

Lantas bagaimana pengelolaannya, hal itu dibahas bersama oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Dirut RS Haji Jakarta Syarif Hasan Lutfie di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (13/07). Hadir juga Kepala Biro Hukum dan KLN, A. Gunaryo, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Afrizal Zen, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Moh. Ali Irfan, dan Kepala Biro Umum, Syafrizal. 

Rapat ini mengkaji ulang norma hukum pengelolaan RS oleh kementerian. Rapat memperoleh kesepahaman bahwa tidak ada norma hukum yang melarang Kementerian Agama memiliki dan mengelola Rumah Sakit. Terdapat landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 

Saat ini, PT. Rumas Sakit Haji Jakarta berada di bawah Kementerian Agama sebagai Unit Pelayanan Teknis. Namun, pengelolaannya masih dipilih, apakah di bawah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau Ditjen Pendidikan Islam. Menteri Agama meminta Kepala Biro Hukum dan KLN bersama Biro Ortala, segera menyiapkan segala sesuatunya agar keberadaan RS Haji jelas status hukumnya.(p/ab)